Sabtu, 22 September 2012

Akta Lahir yang Mahal dan Sulit (Harian Analisa, 20 September 2012)


AKTA lahir yang merupakan hak setiap warga negara ternyata tidak mudah untuk memperolehnya. Bahkan bagi kelahiran di atas satu tahun harus menempuh birokrasi panjang dan uang dikenakan biaya. Di Medan biaya administrasi yang ditentukan senilai Rp300 ribu yang digunakan untuk biaya panggil, materai, dan lainnya. Jumlah itu berdasarkan ketetapan Ketua PN Medan. Bahkan untuk memperolehnya harus melalui sidang di pengadilan.


Aturan itu diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian sasaran "Rencana Strategis Nasional 2011: Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya". Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan UU tersebut, diatur dalam Pasal 27 (1) UU nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Untuk Pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun melalui penetapan pengadilan. Ketetapan ini berlaku sejak Januari 2012. 

Fakta di lapangan, masyarakat masih merasa dipersulit dengan birokrasi dan biaya yang mahal. Kategori miskin sebagai persyaratan gratis dalam kepengurusan ini juga tidak jelas parameternya. Sehingga masyarakat khususnya yang berpenghasilan pas-pasan merasa terbebani dengan biaya adminitrasi senilai Rp300 ribu. Itu belum termasuk biaya-biaya lain yang musti dikeluarkan di luar biaya adminitrasi, seperti transportasi dari rumah ke kantor pengadilan atau kantor camat, biaya makan minum dan lainnya. Belum lagi hingga memakan waktu lama karena terjadi antrean. Sehingga masyarakat masih enggan untuk mengurus akta lahir anaknya. Pemerintah menggratiskan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akta lahir, namun ada masyarakat miskin yang enggan untuk mengrus akta lahir itu. Persoalannya bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi lainnya, yakni harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, akta nikah, surat keterangan kelahiran dari pemerintah desa dan lainnya. Mengapa pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan rumah sakit, begitu anak lahir langsung mendapat akta lahir.

Mengapa pemerintah terkesan mempersulit warga untuk memperoleh haknya. Seluruh anak tanpa terkecuali harus mendapatkan akta kelahiran tanpa dipungut biaya, karena akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak. Terhadap hak anak tersebut Negara harus memenuhinya dengan mencatatkan kelahirannya. Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Akta kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan termasuk perlindungan anak dari ancaman perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi. 

Menilik pada aspek regulasi, pemenuhan akta kelahiran bagi anak sebenarnya telah diamanatkan dalam UndangU Perlindungan Anak, pada Pasal 5, "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 27 bahwa "identitas harus diberikan sejak kelahirannya" dan Pasal 28 (3), "pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemenuhan akta kelahiran bagi anak merupakan kewajiban negara dan negara dalam hal ini bersifat aktif (stelsel aktif). Amanat UU Perlindungan Anak tersebut memang masih belum sepenuhnya sejalan dengan pemahaman terhadap UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana posisi negara cenderung pasif (stelsel pasif) yaitu masyarakat harus melaporkan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan akta kelahiran. 

Aturan yang mengharuskan pengurusan akta lahir melalui pengadilan ternyata dirasa menyulitkan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, pemerintah harus melakukan kajian ulang dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Jika hasilnya malah merepotkan masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia, saatnya pemerintah melakukan pembenahan. Peraturan yang dibuat hendaknya membantu masyarakat, bukan malah menyulitkan. Birokrasi yang panjang sejak Indonesia merdeka mengapa masih dipertahankan. Hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang anak,Plan Indonesia, yang mencatat jumlah anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya atau belum memiliki akte kelahiran hingga kini mencapai 45 juta anak, dan hanya 32 juta anak yang tercatat kelahirannya, harus menjadi perhatian serius. Bukan tidak mungkin banyak anak tidak memiliki akta lahir karena persoalan birokrasi yang menyulitkan.

Sumber: Akta Lahir yang Mahal dan Sulit (Harian Analisa, 20 September 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons