Rabu, 24 Oktober 2012

Dawam Rahardjo: Di Era Reformasi yang Demokratis, Angka Kemiskinan Justru Meningkat


DENPASAR, RIMANEWS-Rektor Universitas Proklamasi 1945  Yogyakarta, M Dawam Rahardjo, mengatakan, masa Orde Baru yang dinilai sebagai era otoriter ternyata lebih mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dibandingkan masa reformasi. Bila pada 1970, 60% warga termasuk kategori miskin, telah ditekan menjadi 11% pada 1997. Sedangkan pada era reformasi yang demokratis, jumlah kemiskinan justru meningkat menjadi 15%.

Hal  itu disampaikannya saat tampil sebagai pembicara di sebuah diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama Woorking Committee World Hindu Parishad dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Sabtu (20/10).

Menurut Dawam, fakta itu terkesan bertentangan dengan konsep pemikiran dari peraih hadiah Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen yang mengatakan kemiskinan massal terjadi lebih tinggi di negara-negara otoriter atau diktator dibandingkan negara-negara yang demokratis.

Terhadap fakta yang terkesan bertentangan itu, Dawam pun mempertanyakan apakah benar pada era Orde Baru tidak ada demokrasi. Dia sendiri tidak yakin kalau pada era Orde Baru dikatakan tidak demokratis.

Dia mencontohkan ketika penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) semasa Orde Baru yang melibatkan banyak pihak, termasuk dari kalangan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, lanjut Dawam, pada era Orde Baru ada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang sangat berperan aktif dalam membantu kesehatan keluarga, begitu juga akses pendidikan yang terjangkau yang mengarah pada pembangunan manusia seutuhnya.

Mengutip teori Sen, Dawam mengatakan kemiskinan muncul bukan karena rendahnya pendapatan masyarakat, melainkan bagaimana tingkat kapabilitas manusia yang di dalamnya menyangkut pemberdayaan melek huruf, kecerdasan, mutu gizi, dan komunikasi yang sekaligus merupakan indeks pembangunan.

"Yang dipakai tolok ukur kemiskinan adalah indeks kesejahteraan manusia yang tercakup dalam kapabilitas atau keadilan manusia. Adil bila hak-hak seperti bidang ekonomi, budaya dan hak politik terpenuhi dengan bebas. Dalam pemerintahan diktator atau otoriter hak-hak tersebut justru ditindas, sedangkan dalam demokrasi hak-hak tersebut diberdayakan untuk membangun kapabilitas," tandas Dawam.

Di Indonesia, lanjut Dawam, kebebasan sebagai inti paham liberalisme dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas atau kebebasan untuk melakukan apa saja yang tak terikat pada moral dan etika. Sedangkan menurut paham Sen, lanjut Dawam, memersepsikan kebebasan sebagai peluang, perwujudan hak, kapabilitas, dan partisipasi politik yang berbeda kebebasan dari segala bentuk kekuasaan apalagi yang absolut.

Dawam pun mengajak untuk perlunya mengkritisi demokrasi saat ini yang malah banyak menimbulkan konflik, radikalisme, korupsi lewat partai politik, dan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) berbiaya tinggi. Demokrasi saat ini, menurut Dawam, lebih bersifat formal prosedural yang bisa diakal-akali. [ach/MI]


Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons