Monday, October 22, 2012

RUU Kamnas Menakutkan (Suara Karya, 20 Oktober 2012)


SESUAI dengan namanya, rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan pemerintah ke DPR, untuk dibahas, tentunya bertujuan memperkuat keamanan negara. Tetapi, di balik itu semua, wajar bila ada yang tak satu suara, karena ada pasal yang mengkhawatirkan. Walau pemerintah berkali-kali coba meyakinkan bahwa draf RUU Kamnas tidak akan melanggar HAM, kenyataannya DPR belum satu suara. Penolakan dari masyarakat bahkan mendorong beberapa partai untuk tidak memenuhi keinginan pemerintah.

Dari jajaran pemerintah sendiri sudah berulang kali ada penjelasan bahwa RUU Kamnas bertujuan meningkatkan operasional keamanan di Indonesia. Pemerintah menjamin RUU ini tidak akan memangkas kewenangan polisi sebagai penjaga keamanan. Kehadiran RUU Kamnas disebutkan guna menjamin keamanan, mengingat akhir-akhir ini telah terjadi berbagai peristiwa besar terkait gangguan keamanan masyarakat, seperti konflik di Papua, Maluku yang sempat kembali memanas, kerusuhan Mesuji (Lampung), dan banyak lainnya.

Melihat tujuan pemerintah itu, maka RUU Kamnas mendesak dibahas. Namun menelisik apa yang diajukan pemerintah, pantas pula bila beberapa kalangan khawatir RUU ini berpotensi menabrak konstitusi, dengan alasan bersifat super power dan superior. Berbagai organisasi HAM dan kemasyarakatan menunjuk pada Pasal 59 ayat 1 RUU Kamnas yang dianggap paling berbahaya karena dapat membatalkan UU yang ada, bila berlawanan dengan RUU Kamnas.

Pasal 59 ayat 1 itu berbunyi : "Pada saat berlakunya UU ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini." Artinya, UU lain yang berkaitan dengan RUU Kamnas-UU TNI, UU Polri, UU KPK, UU Pers, dan UU HAM-bisa diabaikan bila dianggap bertentangan. Jika begitu adanya, jelas RUU Kamnas ini menakutkan.

Keamanan negara harus menjadi prioritas, tetapi bukan berarti untuk pembenaran perlakuan semena-mena terhadap rakyat, seperti menangkap, menyadap, dan tindakan sejenis lainnya. Demi keamanan, tentara (TNI) harus memerangi musuh yang mengganggu atau hendak merebut wilayah Indonesia. Tetapi, dengan alasan apa pun tentara tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti, apalagi menganiaya rakyat.

Insiden oknum TNI AU yang menganiaya wartawan, di tempat umum, yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput jatuhnya pesawat tempur Hawk milik TNI AU, di Pekanbaru, Riau, Selasa (16/10), pantas menyadarkan bahwa RUU Kamnas berpotensi mengabaikan hak rakyat. Belum terbentuk saja, dengan alasan mengamankan rahasia negara, tentara sudah berbuat semena-mena, menendang, mencekik, dan merampas milik wartawan, bagaimana jika UU Kamnas sudah disahkan?

Karena itu, kita pantas memuji sikap beberapa fraksi di DPR serta partai politik yang mengkritisi RUU Kamnas. Jangan ciptakan aturan yang justru untuk menyengsarakan rakyat sendiri. Ingat, tentara berasal dari rakyat dan harus membela rakyat. Jangan pandang rakyat sebagai musuh yang wajib ditumpas.***

Sumber : RUU Kamnas Menakutkan (Suara Karya, 20 Oktober 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons