Kamis, 29 November 2012

Kebijakan Bail Out Century Dapat Dipidanakan


JAKARTA-Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bonaparta menilai bahwa kebijakan bisa diadili dengan syarat dapat dibuktikan dalam penyidikan bahwa ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut sehingga merugikan negara.

"Tidak ada satu perbuatan apa pun yang tidak bisa diadili. Kebijakan merupakan perbuatan yang otomatis bisa dipidanakan dan juga otomatis bukan tidak pidana. Sehingga satu-satunya cara adalah membuktikan dalam penyidikan apakah kebijakan itu mengandung unsur pidana atau tidak," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (23/11).

Kebijakan dapat dipidanakan yakni ketika kebijakan tersebut dikeluarkan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun koorporasi, dan juga dilaksanakan dengan cara dan maksud yang tidak sesuai aturan. Dia mencontohkan, gubernur mengeluarkan kebijakan mengganti semua biaya komunikasi anggota DPRD.

"Kebijakan itu sama saja dengan menyuap anggota DPRD. Sehingga kebijakan itu harus dimintai pertanggungjawaban pidana, dan tidak selamanya pelaku pidana tersebut harus menerima uang," katanya.

Terkait kebijakan bail out Bank Century yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono, Ganjar enggan berkomentar karena ada bagian detail yang tidak didapat informasinya. Tapi secara gambaran umum, harus dilihat syarat-syarat tindak pidana, apakah dapat dibuktikan kebijakan itu dibuat akal-akalan atau tidak.

Pakar hukum pidana Universitas Parhayangan Agustinus Pohan pun beranggapan sama. Menurutnya, secara umum kebijakan tidak bisa diadili, tapi ketika memang bisa dibuktikan bahwa kebijakan itu memenuhi unsur pidana maka kebijakan itu bisa diadili.

"Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil tidak murni untuk kepentingan negara maupun masyarakat luas tapi dipengaruhi tindak pidana korupsi, maka tindakan itu bisa dipidanakan," ujarnya.

Dalam mengeluarkan kebijakan, yang diadili adalah niat dari pelaku pembuat kebijakan yang ingin memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Niat itu dapat dilihat dari tiga unsur yaitu kelalaian, pembiaran, dan kesengajaan.

"Untuk kasus bail out Century memang tidak ada fakta apapun yang memperlihatkan Boediono menerima uang. Berbeda dengan orang yang ditetapkan tersangka yang menerima dana Rp1 miliar, itu terlihat jelas. Tapi tidak selamanya orang yang tidak menerima uang tidak masuk dalam kategori pidana korupsi. Ketika dia mengeluarkan kebijakan, walaupun tidak menikmati uang tapi dengan sengaja menguntungkan orang lain dan merugikan negara maka dapat memenuhi unsur pidana," ungkapnya.

Jika Boediono mengeluarkan kebijakan, tetapi akhirnya kebijakan itu dilanggar oleh anak buahnya, maka Boediono bertanggung jawab secara administratif, bukan pidana. Boediono sebagai atasan menunjukan bahwa dia gagal mengawal kebijakan dan mengatur serta mengawasi anak buahnya dalam melaksanakan kebijakan.

Itu merupakan unsur kelalaian yang dilakukan Boediono. Berbeda ketika Boediono melakukan pembiaran. Pembiaran artinya menyadari ada orang lain yang diuntungkan tapi dia diam atau membiarkan itu tetap terjadi, perbuatan itu sama saja dengan kesengajaan, sehingga dapat dipidanakan.

Selain itu, Agustinus pun mengomentari mekanisme cara jika akhirnya memang Boediono yang merupakan wakil presiden memenuhi unsur pidana korupsi .

"Yang benar harus diproses impeachmen dahulu sebelum dilakukan peradilan pidana. Tidak ada orang yang saat menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden diadili sebagai terdakwa di pengadilan. Akan menjadi sebuah bangsa yang aneh jika presiden-wapres menjadi terdakwa. Maka haru ada proses impeachmen dahulu," ujarnya.

Hal itu karena posisi Boediono sebagai wakil presiden sehingga mendapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan warga biasa. Setelah melakukan impeachemen, lalu KPK masuk untuk menaikan perkara tersebut ke penuntutan. Di pengadilan lah akan dibuktikan apakah Boediono bersalah atau tidak. (*/MI/OL-3)

Sumber: Kebijakan Bail Out Century Dapat Dipidanakan (Rima News, 29/11/2012 - 11:55 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons