Thursday, January 17, 2013

Etika Hukum yang Berantakan (Suara Merdeka, 17 Januari 2013)


Jika Muhamad Daming Sunusi lulus dari seleksi calon hakim agung, hal itu bakal menjadi tanda paling nyata tentang kebobrokan moral dan etika hakim. Pernyataan Daming soal pemerkosaan yang dilontarkan saat uji kepatutan dan kelayakan memang memprihatinkan karena sedikit banyak mencerminkan karakteristik dan pemahaman pikir si hakim. Pernyataan ini berawal ketika anggota Komisi III meminta opini Daming terkait hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

Atas pertanyaan itu, Daming pun langsung menjawab, ''Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.'' Siapa pun akan sepakat bahwa pernyataan semacam itu tidak pantas dikemukakan seorang hakim, apa lagi calon hakim agung, di sebuah forum publik. Alibi Daming bahwa pernyataan Daming itu dilontarkan sebagai lelucon juga tidak tepat. Lelucon yang tidak berkualitas juga mencerminkan kualitas sosial.

Dalam kaitan langsung dengan kasus pemerkosaan, jawaban Daming juga mencerminkan opini dan sikap lembaga penegak hukum di Indonesia atas persoalan ini. Kelompok-kelompok pembela hak-hak perempuan sudah sejak lama mempersoalkan sikap aparat penegak hukum yang tidak beretika ketika berhadapan dengan korban pemerkosaan. Pelecehan terhadap korban pemerkosaan terjadi sejak korban melapor ke polisi hingga di persidangan. Sengaja atau tidak, Daming menegaskan opini tersebut.

Dalam konteks seleksi hakim agung, lontaran pernyataan Daming akan menguji seberapa kuat dan ketat proses seleksi itu didasarkan pada aspek moralitas dan etika. Dalam posisi dan situasi apa pun, seorang calon hakim agung tidak dapat dibenarkan mengeluarkan pernyataan semacam itu. Integritas dan kualitas kepribadian hakim agung juga diukur dari kepatutan dan kelayakan yang bersangkutan mengeluarkan opini dan pemikiran. Hal itu tidak bisa disederhanakan sebagai ''keseleo lidah''.

Hakim, di mana pun dan kapan pun, terikat oleh etika. Etika, sebagai aturan moral, berkaitan erat dengan nilai mengenai yang baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Sebagai representasi dari keadilan, hakim tentu terikat dengan aturan moral yang melekat sebagai elemen tak terpisahkan dalam integritasnya selalu pribadi dan profesi. Ini sesuai dengan ru-musan moral sebagai instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi dan disiplin pribadi.

Pembelaan terhadap Daming dengan dalih ''keseleo lidah, candaan, lelucon'' dan sebagainya  bakal memperkuat kecurigaan kita akan betapa  longgarnya moral sebagai instrumen internal. Studi-studi ilmiah juga menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan individu bisa dikenali pula dari produk linguistik, termasuk di dalamnya lelucon. Jika ingin berpikir positif, kasus Daming sekali lagi menunjukkan betapa berantakan etika profesi hukum di Indonesia.

Sumber : Etika Hukum yang Berantakan (Suara Merdeka, 17 Januari 2013)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons