Wednesday, June 19, 2013

APBN Kehilangan Esensinya (Tajuk Rencana Sinar Harapan, 18 Juni 2013)

Rezim SBY ini memberi kelonggaran setiap kementerian menyusun rencana belanjanya.

Pemerintah memenangkan dukungan formal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui persetujuan DPR atas RAPBN Perubahan. Meski protes dan penolakan terjadi di mana-mana, kenaikan harga BBM hanya tinggal waktu, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah lama mengondisikannya.

APBN-P 2013 ini merupakan koreksi atas berbagai asumsi sebelumnya. Perubahan atas APBN sudah seperti ritual tengah tahunan, menjadi ajang kompromi pemerintah dan parlemen atas berbagai penyesuaian yang diperlukan. Semula anggaran pendapatan mencapai Rp 1.502,005 triliun, namun diturunkan dalam RAPBN-P menjadi hanya Rp 1.488,325 triliun, sedangkan anggaran belanja turun dari Rp 1.726,191 triliun menjadi Rp 1.722.030 triliun.

Lembaga peneliti Indonesia Development of Economics and Finance (Indef), mencatat sejumlah keanehan dalam RAPBN-P, antara lain peningkatan belanja pemerintah dan jumlah utangnya, sedangkan penerimaan pajak justru menurun. Utang baru pemerintah melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN) direncanakan mencapai Rp341,7 triliun, padahal posisi outstanding utang pemerintah hingga 2013 telah mencapai Rp 2.023,72 triliun.

Keputusan pemerintah menaikkan harga Premium sebesar Rp 2.000 per liter dan solar Rp 1.000 ternyata tidak menurunkan anggaran subsisidinya. Dalam RAPBN-P justru terlihat peningkatan anggaran subsidi BBM, yang naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun.

Jadi, sebenarnya pemerintah tetap bergelimang uang dan sama sekali tidak menunjukkan keinginan berhemat. Pemerintah menempuh jalan pintas dengan menaikkan harga BBM, hanya karena ketakutannya melanggar ketentuan UU bila defisit anggaran melewati 3 persen. Namun, pemerintah dan DPR tetap menganut sistem anggaran defisit dengan menggantungkan kekurangan biaya dari utang.

Dibandingkan Orde Baru dahulu, rezim ini tidak cukup berhati-hati dalam berhutang. Dulu, pemerintah menerima komitmen utang dari lembaga internasional dan sejumlah negara untuk menyusun anggaran pengeluaran yang berimbang dengan rencana pendapatannya.

Rezim SBY ini memberi kelonggaran setiap kementerian menyusun rencana belanjanya, berapa pun besarnya, kemudian jumlah itu yang akan ditetapkan sebagai rencana pengeluaran, dan kekurangan biayanya akan ditutup dengan utang. Maka, setiap kementerian bisa berfoya-foya dengan anggaran yang terus meningkat.

Dalam APBN, tidak jelas lagi bidang dan sektor mana yang memperoleh skala prioritas. Yang kita dengar, setiap kementerian memperoleh kenaikan anggaran tanpa jelas prioritas penggunaannya, serta sejauh mana manfaatnya bagi rakyat. Pemerintah tidak lagi memiliki rencana berjangka panjang pada setiap sektor pembangunan, melainkan hanya memperhatikan asumsi-asumsi makro tanpa berusaha mengintervensi sektor tertentu, agar berkembang sesuai sasaran yang ditetapkan.

Saat ini memang bukan masanya pemerintah mengendalikan pasar, karena swasta sudah mampu mengambilalih peran dalam menggerakkan perekonomian. Namun, tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi, sekaligus memberdayakan sektor tertentu yang dipandang strategis, seperti pertanian dan usaha kecil.

Ketidakpedulian pemerintah menyebabkan sektor-sektor strategis tersebut telantar, bahkan menderita. Itu bisa kita lihat pada berbagai kasus yang terjadi, seperti kelangkaan kedelai, membanjirnya buah impor, bahkan garam dan bawang impor.

Kalau pemerintah memiliki perencanaan yang baik serta komitmen yang tinggi, kasus-kasus seperti itu tidak akan terjadi. Ini memprihatinkan karena kita menghadapi persaingan lebih hebat dalam pasar bebas Asia 2015 tanpa langkah strategis pemerintah, seolah menyerahkan pada perkembangan pasar saja.

Kita memandang APBN telah kehilangan esensinya, karena dampaknya terhadap perekonomkian rakyat sangat kecil. APBN hanya menjadi ajang “bagi-bagi rejeki” para elite yang tidak lagi peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Penyusunan APBN bahkan sudah mengabaikan landasan moralnya, yaitu pengelolaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Dalam perpektif ini, kiranya benar para pengkritik yang menilai bantuan langsung rakyat miskin (BLSM) tidak sepadan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintahan SBY menarik keuntungan politik terlalu besar dari kebijakan tersebut, padahal rakyat makin menderita oleh kebijakan anggaran yang makin jauh dari asesensinya.

Sumber : APBN Kehilangan Esensinya (Sinar Harapan, 18 Juni 2013)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons