Rabu, 19 Juni 2013

JE Sahetapy = Polri Tunduk Pada Peradilan Sipil

Saksi ahli JE Sahetapy menegaskan bahwa dengan keluarnya Tap MPR No.VII/MPR/2000, tentang peran TNI dan Polri, maka Polri tunduk kepada peradilan sipil dan bukan militer. 

Pernyataan tersebut diungkapkan saksi ahli JE Sahetapy secara tertulis dalam sidang lanjutan permohonan pra peradilan delapan Pamen Polri terhadap Kapolri Jenderal Pol Bimantoro di PN Jakarta Selatan, Kamis. 

Lebih lanjut, JE Sahetapy menyatakan bahwa dalam hukum ada prinsip, hukum yang baru menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya (lama) atau "Lex Posterior derogat legi priori". 

Dalam kesaksiaannya, JE Sahetapy menyatakan dengan keluarnya Tap MPR No. VII/MPR/2000, tentang peran TNI dan Polri, dimana Polri telah dipisahkan dari institusi TNI, maka Polri tunduk kepada peradilan sipil, bukan militer. 

Sementara itu saksi ahli lainnya, Prof DR Dimyati Hartono, yang juga memberikan kesaksian secara tertulis menyatakan bahwa dalam melihat Tap MPR No. VII/MPR/2000 harus melihat `suasana kebatinan` saat lahirnya Tap tersebut. 

Menurut Dimyati, `suasana kebatinan` saat itu adalah suasana reformasi dimana masyarakat menginginkan institusi Polri keluar dari institusi militer menjadi sipil. 

Lebih lanjut, dalam kesaksian tertulisnya, Dimyati juga menjelaskan bahwa hal itu telah dilakukan Polri dengan melakukan perubahan struktur, organisasi dan sebagainya di lingkungan Polri. 

Tak konsisten 

Sementara menurut saksi, R Abussalam, (pensiunan Pamen Polri) seusai sidang menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Bimantoro tidak konsisten dalam menerapkan aturan hukum. 

"Sebelumnya Jenderal Bimantoro menggunakan dasar Tap MPR No VII/MPR/2000 sebagai dasar hukum Kepolisian, namun untuk delapan Pamen ini kenapa tidak menggunakan Tap itu ?," katanya. 

Menurut Abussalam, dirinya sebelumnya telah memberikan saran kepada Kapolri Jenderal Pol. Bimantoro agar masalah delapan Pamen ini diselesaikan secara intern Polri. Dan menurut Abussalam, secara lisan Kapolri telah menyatakan setuju atas usulnya, tapi kenyataannya langkah-langkah yang diambil justru sebaliknya. 

"Nah sekarang kenapa yang digunakan dasar terhadap delapan Pamen tersebut kok bukan Tap MPR No VII/MPR/2000 ?, kalau begitu bila menguntungkan digunakan tapi kalau tidak dibuang," katanya kepada para wartawan. 

Dalam keterangannya di depan pengadilan, Abussalam juga menyatakan bahwa sejak keluarnya Tap MPR No. VII/MPR/2000, setiap pergantian, pengangkatan dan pencopotan pejabat di lingkungan Polri dilakukan oleh Kapolri, bukan lagi oleh Menhankam sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian Polri telah menjadi institusi sipil dan bukan militer seperti sebelumnya. 

Permohonan pra peradilan terhadap Kapolri Jenderal pol. Bimantarao dilakukan oleh delapan Pamen Polri atas penahanan dan penangkapan mereka. Namun permohonan pra peradilan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri tidak secara bersamaan. 

Sumber : JE Sahetapy: Polri Tunduk Pada Peradilan Sipil (Gatra.Com, 6 September 2001)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons