Sunday, June 16, 2013

Ketika Rupiah Semakin Mendekati Rp10.000 (Metro View, 10 Juni 2013)

ITULAH yang terjadi dalam perdagangan valuta asing hari Senin pagi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin mendekati batas psikologis Rp10.000. Dampak dari pelemahan rupiah langsung terasa pada perdagangan saham di mana indeks harga saham gabungan sempat tertekan hingga minus 80 poin.

Semua ini merupakan konsekuensi dari tidak kunjung diputuskannya kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah. Para pelaku pasar dengan mudah melihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mampu menopang tingginya konsumsi BBM masyarakat dan terpaksa harus menambah pinjaman.


RAPBN Perubahan yang diajukan pemerintah memang terpaksa dinaikkan dari Rp1.683 triliun menjadi Rp1.722 triliun agar defisit keuangan negara tidak melewati batas 2,5 persen. Apabila konsumsinya terus seperti sekarang dan penaikan harga BBM tidak dilakukan, defisit keuangan negara akan bisa mencapai 3,8 persen.

Pemerintah dan partai-partai oposisi termasuk Partai Keadilan Sejahtera belum sepakat tentang langkah menaikkan harga BBM. Partai-partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cenderung mendorong pemerintah untuk melakukan penghematan dan mencari sumber penerimaan baru agar tidak membebani masyarakat.

Pemerintah sudah memotong anggaran pada setiap kementerian untuk menyelamatkan APBN. Namun langkah itu dinilai tidak mencukupi dan bahkan mengorbankan pembangunan. PDI Perjuangan mengusulkan untuk mencari sumber penerimaan baru seperti pengenaan pajak ekspor untuk batu bara yang berpotensi menambah penerimaan sampai Rp40 triliun setiap tahunnya.

Tarik menarik soal kebijakan penaikan harga BBM masih terus berlangsung di DPR. Pada akhirnya DPR harus mengambil keputusan terhadap usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu pada tanggal 17 Juni mendatang.

Pemerintah cenderung mengharapkan agar DPR menyetujui penaikan harga BBM. Masalahnya, krisis global yang masih terus terjadi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kuartal pertama tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 6,2 persen dan penerimaan negara dari pajak jauh di bawah target.

Untuk mengompensasi beban yang harus ditanggung masyarakat bawah, pemerintah mengusulkan diberikannya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Bahkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sudah mendahului dengan membagikan kartu BLSM kepada sebagian masyarakat.

Langkah pemberian BLSM dikritik banyak pihak karena dianggap tidak efektif dan berpeluang terjadinya penyimpangan. Secara politik pemberian BLSM dinilai hanya menguntungkan pemerintah, karena bisa dipakai untuk pencitraan dan politik uang.

Memang pemberian BLSM cenderung tidak tepat sasaran. Buruknya pendataan yang ada di masyarakat bukan hanya membuat bantuan tidak sampai kepada orang yang berhak, tetapi juga menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat.

Pada pengalaman pembagian bantuan langsung tunai di masa lalu, terjadi perselisihan karena bantuan tidak diberikan kepada orang yang berhak. Akibatnya, Kepala Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dianggap pilih kasih dan menjadi sasaran kemarahan masyarakat banyak.

Itulah yang membuat beberapa daerah menolak pembagian BLSM. Terutama bagi aparat desa di bawah, mereka khawatir menjadi sasaran kemarahan, padahal data itu bukan berasal dari dirinya, tetapi pemerintah menetapkan berdasarkan kriteria yang kadang tidak cocok di lapangan.

Satu hal yang perlu harus diawasi adalah permainan di Badan Anggaran berkaitan dengan bertambahnya besaran APBN. Kita tahu bahwa APBN yang sebelumnya ditetapkan Rp1.683 triliun akan naik menjadi Rp1.722 triliun atau ada kenaikan sebesar Rp39 triliun. Tambahan Rp39 triliun itu belum ada alokasi penggunaannya dan itu akan dibahas di Badan Anggaran.

Kita hanya ingin mengingatkan agar tambahan itu sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada agenda terselubung dan memanfaatkan tambahan itu untuk bagi-bagi di antara partai politik yang ada di DPR.

Selama ini Badan Anggaran dijadikan tempat bagi partai politik atau oknum-oknum partai untuk bancakan. Sudah begitu banyak kasus yang terjadi di Badan Anggaran yang merekayasa proyek kementerian untuk kepentingan mereka.

Bukan tidak mungkin kesempatan kali ini dipakai partai politik untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi partai-partai politik membutuhkan dana untuk persiapan Pemilihan Umum 2014. Kita semua harus mengawasi pembahasan RAPBN Perubahan 2013 agar tujuan besar untuk menyelamatkan fiskal dan kelompok masyarakat kecil akibat penaikan harga minyak tidak diselewengkan.

Pada akhirnya kita tidak bisa membiarkan persoalan harga BBM terus menggantung. Harus ada keputusan yang diambil, meski pun itu pahit. Penundaan penaikan hanya menimbulkan ketidakpastian dan itu akhirnya bebannya harus dirasakan juga oleh masyarakat. Sekarang kita sudah merasakan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan pelemahan nilai tukar rupiah akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Sumber : Ketika Rupiah Semakin Mendekati Rp10.000 (Metro News.Com, 10 Juni 2013)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons