Sunday, June 16, 2013

Kongkalikong Pajak yang Tiada Akhir (Tajuk Rencana SHNews, 18 Mei 2013)

Dugaan suap pegawai pajak menjadi tamparan keras bagi Ditjen Pajak.

BOLEH jadi Dirjen Pajak Fuad Rahmany sekarang ini menjadi pejabat yang paling dibuat pusing tujuh keliling oleh anak buahnya. Betapa tidak, Rabu (15/5) lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap dua pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Keduanya, Muhammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto dibekuk di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah menerima uang 300.000 dolar Singapura (sekitar Rp 2,3 miliar). Uang suap diduga berasal dari wajib pajak korporasi, perusahaan baja PT The Master Steel yang berkantor di Jalan Raya Bekasi 21, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Uang itu diserahkan pegawai perusahaan itu, Effendi melalui kurir bernama Teddy.

Jauh sebelumnya, KPK juga telah mencokok sejumlah pegawai pajak yang “nakal” di antaranya Gayus HP Tambunan, Bahasyim Assifie, Dhana Widyatmika, Tommy Hindratno, dan Pargono Riyadi.
Munculnya kasus pegawai pajak yang ditangkap karena dugaan suap menjadi tamparan keras bagi Ditjen Pajak. Kasus itu terus berulang di tengah upaya melipatgandakan pundi-pundi negara melalui sektor pajak. Masyarakat pun bertanya, mengapa kasus-kasus yang melibatkan pegawai pajak tidak pernah berhenti? Malah sebaliknya makin menggila. Kita pun mempertanyakan ini.

Kalau kemudian Dirjen Pajak Fuad Rahmany di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5) malam mengaku kewalahan mengurus perilaku nakal anak buahnya yang kerap menyimpang dalam pengurusan pajak, itu sebenarnya bukan jawaban atas persoalan ini.

“Pegawai pajak ada 3.200 orang, kantor pajak ada 500 dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah account repersentative dan pekerjaannya bertemu dengan WP (Wajib Pajak). Di situ akan selalu ada potensi kongkalikong,” kata Fuad Rahmany ketika itu.

Kita tidak ingin ada keputus-asaan seorang pejabat pajak di negeri ini karena ulah anak buahnya. Yang harus ditelaah sebenarnya adalah mengapa selalu terjadi kongkalikong. Harusnya seorang Dirjen Pajak mencari jawaban atas masalah tersebut, tidak kemudian menyerah dengan menyatakan kewalahan.

Jujur saja pegawai pajak adalah salah satu instansi di negeri ini yang mendapatkan kebijakan remunerasi. Yang ingin kita katakan di sini adalah kebijakan remunerasi ternyata tidak efektif.

Dalam banyak kasus, terjadinya kongkalikong antara pegawai pajak dengan wajib pajak karena urusan pajak yang dinilai terlalu birokrasi dan sangat tidak transparan, di samping banyak aturan yang sebenarnya praktis tetapi kenyataanya malah dibuat njelimet. Dalam konteks ini proses sosialisasi bagi wajib pajak sama sekali tidak berjalan maksimal.
Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah bagaimana Ditjen Pajak merumuskan aturan yang menutup peluang terjadinya kolusi dalam pengurusan pajak. Efek jera termasuk di dalamnya sanksi tegas, menjadi satu paduan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Lainnya, Ditjen Pajak juga harus berani merekrut pegawai yang sejak awal mempunyai integritas tinggi. Kita bisa mencontoh aparat KPK. Di samping itu, pengawasan melekat juga diintensifkan. Jangan biarkan seorang petugas pajak terlalu lama di satu kantor pajak. Hal ini bisa menjadi salah satu cara, setidaknya untuk mengantisipasi kongkalilong pajak.

Bahkan, jika perlu ada semacam lembaga yang menjalankan fungsi kontrol terhadap harta kekayaan pegawai pajak. Adanya institusi seperti demikian maka akan lebih mudah mendeteksi dini kekayaan seorang pegawai pajak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mungkin juga bisa turut serta memulai pengawasan kekayaan pegawai pajak. Setidaknya PPATK bisa memantau aliran dana dari pegawai pajak yang dicurigai akan melakukan tindakan kongkalikong dengan wajib pajak.

Akhirnya kita memang berharap Ditjen Pajak terus bebenah diri. Bagaimanapun institusi ini mempunyai tanggung jawab besar menghidupi negara ini dengan pemasukan pundi-pundi dari sektor pajak. Sebuah tugas yang tidak ringan, tentunya.

Kuncinya, Ditjen Pajak jangan sungkan berkoordinasi dengan KPK atau PPATK untuk terus membongkar setiap kemungkinan adanya “permainan” di balik pengurusan pajak.

Segala pegurusan pajak dibuat terang berderang agar tikus-tikus korupsi yang datang serta menggerogoti pundi-pundi pajak tersebut dapat dicegah. Ditjen Pajak harus diselamatkan dan dibersihkan dari “tangan-tangan kotor”. Jangan lantas mengaku kewalahan.

Sumber : Sinar Harapan

Sumber : Kongkalikong Pajak yang Tiada Akhir (SHNEWS.CO, 18 Mei 2013)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons