Sunday, June 16, 2013

Nasionalisme Indonesia ke Mana?

Oleh: Sri Edi Swasono

Perlu saya sampaikan kilas balik. Pada tanggal 15 Februari 2005, Kwik Kian Gie dan saya menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan keluhan. Kami diterima oleh Presiden SBY dengan penuh keramahan. Kami menyampaikan kegemasan tentang seorang Doktor Ekonomi di sekitar Presiden yang bicara penuh absurditas, “…apa itu nasionalisme, kuno itu, masukin saja ke saku…”.

Presiden SBY kelihatan gusar mendengarnya dan berpesan, “…bilang sama muridnya Pak Sri-Edi itu, saya tidak suka dia bicara demikian…”.

Ibarat disambar halilintar, Doktor Ekonomi yang saya maksudkan di atas (M Chatib Basri), tidak lama sesudah itu malah memperoleh jabatan strategis di pemerintahan, yang justru di tempat yang paling rawan terhadap nasionalisme ekonomi. Lebih mengejutkan lagi baru-baru ini dia diangkat menjadi Menteri dengan posisi yang sangat strategis.

Pada tanggal 1 Juni 2013 saya menulis di Kompas dengan judul “Pancasila: Ide Persatuan bukan Persatéan”. Saya kemukakan moga-moga pada tanggal 1 Juni 2013 Presiden SBY bertindak sebagai advokator Pancasila dan menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sekarang Pancasila terasa benar diabaikan. Menteri-menteri di sekitar Presiden ada yang berasal dari partai yang menolak Pancasila. Lebih nyata dari itu, Presiden SBY banyak mengangkat Menteri yang oleh kalangan nasionalis dinilai sebagai kelompok neoliberalis. Mengangkat menteri-menteri memang adalah hak prerogatif Presiden, tetapi hak prerogatif tentu saja harus dijunjung tinggi sebagai kemuliaan kepe-mimpinan bijak, yang harus digunakan dengan sangat berhati-hati, toh hak prerogatif Presiden bukanlah exorbitanterecht-nya Gouverneur General kolonial, yang bisa disalahgunakan seenaknya.
                                                      ***
Sebelum saya lanjutkan berbicara nasionalisme, marilah kita bicara mengenai Pancasila.

Pancasila adalah Dasar Negara. Pancasila bukan wahana, tetapi ruh yang harus tetap hidup. Tanpa Pancasila Indonesia tidak akan ada.

Di atas Pancasila sebagai Negara berdirilah Pilar-Pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara mendukung Pilar-Pilar dan memberi warna kepada empat Pilar yang ditegakkannya yaitu: Proklamasi Kemerdekaan, sebagai pesan eksistensial tertinggi; UUD 1945; NKRI; dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa Pancasila sebagai Dasar Pilar-Pilar itu akan mengambang, éla-élo, terombang-ambing oleh ombak dan godaan-godaan.

Pada 20 April 1932, 81 tahun yang lalu, Mohammad Hatta menyatakan: “…dengan persatuan kita maksud suatu persatuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi… di sanalah kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. ‘Kita menyusun persatuan’ dan kita menolak ‘persatéan’…” (Daulat Rakyat, 1932). Yang dimaksud Hatta sebagai ‘persatuan’ adalah ‘persatuan hati’ yang membuat kita ‘berdiri sebaris’.

Lama sesudah itu pada tanggal 1 Juni 1945 dengan senang hati Hatta menyambut lahirnya Pancasila sebagai dasar persatuan hati, sebagai ‘ruh ideologi kebersamaan dan kekeluargaan’ yang senantiasa diperjuangkan oleh Hatta.

Bahkan, pada saat Bung Hatta berbeda pendapat keras dengan Bung Karno (1960) Bung Hatta tetap teguh mempertahankan Pancasila yang disebutnya sebagai Filsafat Negara yang dilahirkan oleh Bung Karno.

Dengan neoliberalisme yang dipelihara pemerintah saat ini, makin berkembang sikap meremehkan Pancasila. Pemerintah, elite kampus, bahkan elite partai di parlemen tanpa risih mengabaikan Pancasila. Berbudaya Pancasila dalam penyelenggaraan Negara makin tersingkirkan.

Kita memiliki lebih dari 750 sukubangsa. Sukubangsa-sukubangsa ini sebagai pemangku Nusantara pada tanggal 17 Agustus 1945 kita satukan bersama dalam satu “persatuan” menjadi Bangsa Indonesia. “Persatuan” seluruh sukubangsa ini hanya akan menjadi “persatéan” apabila tidak kita tumbuhkan satu “ruh” yang sama dalam dimensi Gemeinschaft. Satu ruh kebersamaan itu adalah Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila adalah “asas bersama” yang tunggal bagi yang bhinneka agar menjadi tunggalika.

Pancasila ibarat “penyebut yang sama” (common deno-minator) bagi pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat  1/2  tidak akan terjumlahkan dengan  1/3 dan 1/4 manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut yang sama, yaitu  1/2  menjadi  6/12,  1/3  menjadi  4/12 dan ¼ menjadi 3/12. Tanpa ruh atau penye¬but yang sama maka “persatuan” hanya akan menjadi “persatéan”. Pancasila mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan.


Keterjerumusan kita pada neoliberalisme berdasar untung-rugi ekonomi telah mempertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, merusak kohesi nasional.

Sumber : Nasionalisme Indonesia ke Mana? (Rima News, 16 Juni 2013)

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons