Rabu, 19 Juni 2013

Tragedi Hukum dan Sesat Kekuasaan (Tajuk Rencana Suara Merdeka, 26 April 2013)

Tragedi penegakan hukum dipertontonkan tanpa malu, dan sesat kekuasaan dipamerkan oleh institusi-institusi negara tanpa rasa risih sedikitpun. Kegagalan eksekusi terhadap mantan kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, benar-benar sebuah tragedi dan ironi penegakan hukum. Dalih-dalih yang dikemukakan terkait kegagalan itu, baik oleh Susno sendiri maupun oleh pihak-pihak yang terlibat, telah menjungkirbalikkan logika dan akal sehat.

Eksekusi oleh tim Kejaksaan Agung gagal membuahkan hasil setelah 7,5 jam tim eksekutor me-ngepung rumah Susno dan berusaha menyeret mantan kapolda Jabar itu ke penjara. Proses eksekusi itu juga bertambah riuh dengan ke-datangan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, massa dari Satgas PBB Brigade Hizbullah, istri dan keluarga Susno untuk mengadang eksekusi. Eksekusi bak sinetron yang tak pantas ditayangkan.

Perlindungan Polda Jabar atas dasar permintaan Susno dan dengan alasan bahwa tugas polisi adalah melindungi warga negara, terasa menabrak logika dan mengobrak-abrik norma pikir institusional. Warga negara tentu harus dilindungi dari kejahatan, tetapi bukan dilindungi untuk perbuatan melawan hukum. Sebab, eksekusi dilakukan setelah permohonan kasasi ditolak Mahkamah Agung, yang berarti keputusan sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Kalau kita menggunakan ilmu logika, pernyataan ’’tugas polisi melindungi warganya dan karena Susno minta dilindungi, maka Polda Jabar mengirim pasukannya’’ mengandung kesesatan penalaran. Ilmu logika menyebut kesesatan itu sebagai ’’kesesatan aksidensi’’, kesesatan penalaran yang dilakukan saat seseorang memaksakan aturan atau cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat kebetulan, khusus, atau tidak mutlak.

Demikian pula, kengototan Yusril dan Susno bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan cacat demi hukum karena kesalahan penulisan nomor perkara dalam amar putusan, dengan sengaja memanfaatkan celah logika karena nomor perkara diidentikkan dengan substansi perkara tanpa mempertimbangkan teks putusan secara utuh. Sudut pandang logika itu kita kemukakan agar semua pihak sadar dan tidak melakukan debat kusir atas dasar arogansi kewenangan.

Kegagalan eksekusi itu juga menimbulkan prasangka masih kuat bercokolnya mafia yang mampu mendikte penegak hukum atau bahkan menghalangi penegakan hukum. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kepolisian juga terlibat dalam tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum. Dalam kasus eksekusi Susno, kejaksaan dan kepolisian berdiri pada satu prinsip moral, yakni penegakan hukum. Sungguh tragis ketika prinsip itu dikhianati sendiri oleh penegak hukum. (/) 

Sumber : Tragedi Hukum dan Sesat Kekuasaan (Suara Merdeka, 26 April 2013)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons