Selasa, 28 April 2015

Soal 'Utang' IMF US$ 2,79 Miliar: Jokowi, SBY, Menkeu, dan Seskab Benar

Jakarta - Dalam laporan statistik utang luar negeri oleh Bank Indonesia (BI), ada pencatatan utang US$ 2,79 miliar ke International Monetary Fund (IMF). Pencatatan 'utang' ini menimbulkan polemik.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta mengatakan, komentar yang muncul soal 'utang' ini, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto semua benar.

Arif menjelaskan, pencatatan utang IMF yang nilainya US$ 2,79 miliar itu adalah dalam bentuk special drawing rights (SDR). Ini bukan utang dalam bentuk sesungguhnya, melainkan pinjaman siaga (stand by loan). SDR ini merupakan instrumen yang sudah berkembang sejak 1969.

"Jadi pertama, sampai saat ini Indonesia masih menjadi anggota IMF. Nah kemudian kedua, karena kita anggota, maka setiap anggota memiliki yang namanya SDR, karena kita memiliki voting power (hak suara) di IMF. SDR ini merupakan stand by loan yang dapat dikategorikan sebagai aset cadangan devisa untuk cadangan devisa setiap negara. Jadi SDR dapat dicatat sebagai cadangan devisa yang berlaku umum," tutur Arif kepada detikFinance, Selasa (28/4/2015). 

SDR ini, ujar Arif, merupakan komitmen IMF untuk penguatan cadangan devisa negara-negara anggotanya. Karena itu di dalam statistik dicatatkan sebagai utang. 

"Jadi tujuan akhirnya, dalam rangka memberikan kekuatan dalam stabilitas keuangan Indonesia," ungkap Arif.

Bila ada guncangan ekonomi yang parah, SDR bisa digunakan dan dicairkan. "Itu pun kalau kita mau. Ini sebagai catatan, kalau kita tidak mau (mencairkan) tidak apa-apa," imbuh Arif.

Arif menjelaskan, soal 'utang' IMF, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah pimpinan Jokowi tidak anti IMF atau lembaga multinasional lain, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

"Siapa yang bilang anti? Siapa? Kita kan masih minjem ke sana. Itu sebuah pandangan, bahwa perlu suatu tatanan keuangan global yang lebih baik. Jangan memperhatikan negara-negara miskin. Yang kurang, juga diberikan suntikan. Jangan memberatkan. Berikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Arif, Jokowi mengatakan 'minjem' ini dalam arti pencatatan masih di dalam 'utang' tadi. 

"Yang dikatakan Pak SBY juga benar. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki utang lagi kepada IMF," jelas Arif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan bahwa tidak ada utang fiskal Indonesia ke IMF untuk pembangunan. "Karena ini pencatatannya di moneter. Jadi 'utang' tersebut bukan utang biasa seperti untuk pembangunan," kata Arif.

Seskab Andi Widjajanto juga tidak salah menurut Arif. "Yang disampaikan Mas Andi sebagai Seskab benar. Utang ini sebagai cadangan," kata Arif.

"Pencatatan tersebut adalah karena kita anggota IMF," kata Arif.

Pada perbincangan tersebut Arif mengatakan, memang Presiden Jokowi sempat menyinggung soal IMF di Konferensi Asia Afrika (KAA). Presiden mengkritik soal kecilnya hak suara Indonesia di IMF.

"Voting power kita kecil, kurang dari 1%, sementara Amerika Serikat (AS) 16%. Padahal kita sama-sama punya kedaulatan. bila kita ingin suasana yang tidak seimbang di dunia menjadi lebih seimbang, mari membangun dunia yang seimbang," tutur Arif.

"Bila voting power negara maju besar, maka kebijakan yang diambil pasti memberikan manfaat kepada negara yang mapan. Contoh saja perdagangan bebas, di mana Indonesia belum siap. Jadi Pak Presiden berharap ada perubahan," tutup Arif.


Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons