Jumat, 05 Februari 2016

Tertutupnya Pintu Harta Amanah Soekarno (bagian 3 habis)

KISAH ini berawal ketika Belanda mulai menjajah Indonesia. Ketika itu para raja dan kalangan bangsawan yang pro atau tunduk kepada Belanda lebih suka menyimpan harta kekayaannya. 

Harta yang disimpan para raja itu biasanya dalam bentuk emas batangan, dan tersimpan di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javache Bank (cikal bakal Bank Indonesia). 

Namun secara diam-diam, para bankir The Javasche Bank (atas instruksi pemerintahnya) memboyong seluruh emas batangan milik para nasabahnya (para raja-raja dan bangsawan Nusantara) ke negerinya, di Netherlands. 

Setelah meletus Perang Dunia II di front Eropa, kala itu wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman, militer Jerman memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman, termasuk harta simpanan para raja di Nusantara. 

Harta Amanah Soekarno Warisan Raja-Raja Jawa (bagian 2)

DARI uraian Catatan ANS sebelumnya, dapat diketahui betapa pentingnya The Green Hilton Memorial Agreement. Namun, dari mana asal kekayaan yang begitu banyak itu berasal, masih kurang jelas. Berikut informasi yang terhimpun dari danaperjuanganindonesia.wordpress.com.

Jauh sebelum pertemuan antara Soekarno dan Kennedy, pada tahun 1906, terjadilah ikrar raja-raja Nusantara yang diprakasai oleh Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, Soetomo, Raden Adipati Tirtokoesoemo, dan Pangeran Ario Noto Dirodjo.

Dalam ikrar itu, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dan Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto menyatakan pentingnya menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Pada saat itulah, para raja di Nusantara menyumbangkan kekayaan mereka.

Tersingkapnya Kabut Harta Amanah Soekarno (bagian 1)

HARTA amanah Presiden Soekarno yang dikabarkan setara dengan emas 57.000 ton lebih, hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang meyakininya hingga melakukan pelacakan ke luar negeri, namun tidak sedikit yang meragukannya. 

Di antara yang percaya dengan keberadaan harta itu adalah penulis buku Harta Amanah Soekarno Safari ANS. Menurutnya, harta karun yang selama ini dihubungkan ke ranah klenik, magic, dan pemahaman sesat lainnya, bisa dibuktikan secara ilmiah. 

Seperti dilansir dalam wordpress-nya Catatan Safari ANS, diterangkan bahwa harta amanah Soekarno berawal dari pertemuan Soekarno dengan John F Kennedy, pada Kamis 14 November 1963, dan penandatangan The Green Hilton Memorial Agreement.

Kamis, 21 Januari 2016

Korupsi Kas Daerah, Eks Wali Kota Terancam Dibui 20 Tahun

TEMPO.CO, Makassar - Bekas Wali Kota Palopo Andi Tenriadjeng didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana kas pengelolaan aset daerah Kota Palopo sebesar Rp 8 miliar. 

"Terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata jaksa Desty Rerung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Kamis, 21 Januari 2016.

Tenriadjeng terancam hukuman maksimal 20 tahun bui dan denda Rp 1 miliar dalam kasus tersebut. Menurut Desty, Tenriadjeng selaku wali kota periode 2009-2010 memerintahkan bawahannya, yakni bekas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palopo, Ruppe L., dan bekas Bendahara Umum Daerah Kota Palopo, Ishak Andi Nuhung, mencairkan dana kas daerah.

Pencairan dana tersebut menggunakan nota pinjaman sementara. Dana sebesar Rp 8 miliar dicairkan secara bertahap dengan dalih untuk kepentingan kegiatan operasional. Namun ternyata dana tersebut tak kunjung dikembalikan. Dua bawahan Tenriadjeng itu pun menjadi terdakwa dalam kasus ini, tapi diajukan secara terpisah.

Penjelasan KPK Atas Penggeledahan Ruang Kerja DPR

JAKARTA, WOL – KPK menegaskan proses penggeledahan yang dilakukannya di beberapa ruangan Komisi V DPR pada Jumat kemarin sudah sesuai dengan prosedur.

“Sudah kami tegaskan bahwa semua prosedur penggeledahan sudah sesuai aturan berlaku, tidak ada perbedaan penggeledahan di DPR dan sebelumnya,” ujar pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Senin (18/1) malam.

Dia mengatakan pelibatan Anggota Brimob bersenjata pada saat penggeledahan sudah sering dilakukan dan memang atas permintaan KPK.

“Jadi untuk penggunaan (pasukan) Brimob, KPK memang selalu meminta bantuan dari kepolisian dan atau sempat dikatakan Brimob bersenjata lengkap memang karena itu standar dan tujuannya adalah mengamankan pengeledahan menjaga ketertiban pelaksanaan dan pihak yang digeledah dan risiko dari luar,” katanya.

Dewie Yasin Limpo Gunakan Dana Aspirasi Untuk Dapat Bayaran


Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo disebut menggunakan skema dana aspirasi untuk mendapatkan bayaran pengawalan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

"Awalnya sesuai pertemuan pertama di Plasa Senayan pada 13 Oktober itu awal terciptanya fee 10 persen," kata saksi Rinelda Bandaso, asisten pribadi Dewie, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan pembicaraan antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai di Papua Irenius Adiiitu, menurut dia, juga dijanjikan dana tugas pembantuan.

"Tapi tidak ada. Setelah saya mau ambil dana di Kelapa Gading, tidak lagi melalui tugas pembantuan, akhirnya dititipkan di BUMN. Bu Dewie bilang ini dititip di (Kementerian) BUMN, bilang ini titipan dari Bu Dewei, nanti dia (Dewie) akan bicara dengan Bapak Dirjen," katanya.

Rabu, 20 Januari 2016

FREEPORT (Image from CNN Indonesia)

Perjalanan Freeport Mengeruk Emas Papua









































Sumber:
Perjalanan Freeport Mengeruk Emas Papua (CNN Indonesia, 17/11/2015 20:43 WIB)
Peta 'Harta Karun' di Bumi Papua (CNN Indonesia, 27/11/2015 15:00 WIB)

Link Terkait:
Bongkar Konspirasi Hebat antara JF.Kennedy, Soekarno, Soeharto, CIA dan Freeport

KPK TELUSURI SISA UANG KOMITMEN DARI PT WINDHU

DAMAYANTI JALANI PEMERIKSAAN PASCA DITAHAN

RMOL. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti diperiksa perdana setelah ditahan dalam kasus dugaan suap pengamanan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

Damayanti tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, Damayanti yang di­tangkap Tim Satgas KPK da­lam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rabu lalu (13/1) itu tak berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya. 

Damayanti hanya mengaku dalam kondisi yang sehat untuk menjalani pemeriksaan. "Sehat," kata Damayanti singkat kepada awak media di Gedung KPK, kemarin.

Selain Damayanti, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, dua orang tersangka lainnya da­lam kasus yang sama. Dua orang yang merupakan orang dekat Damayanti itu pun telah tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak pagi hari. 

KPK Pastikan Kasus Damayanti PDIP Masih Berkembang

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 18 Januari 2016. Damayanti diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap proyek jalan di Maluku yang menjerat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. Jumat pekan lalu, KPK menggeledah ruang kerja anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat itu dan ruang kerja dua koleganya, yakni Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Yudi Widiana Adia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pelaksana Harian Kepala Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan penyidik bisa saja memanggil Budi dan Yudi untuk diperiksa sebagai saksi. "Kalau penyidik memerlukan keterangan dari keduanya terkait dengan kasus yang sedang ditangani, pasti mereka akan dipanggil," ucap Yuyuk melalui pesan singkat, Rabu, 20 Januari 2016.

Menurut Yuyuk, hingga kini, penyidik belum menjadwalkan pemanggilan terhadap Budi dan Yudi. "Sampai sekarang, belum ada," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan urung mengungkapkan keterlibatan Budi dan Yudi dalam kasus suap proyek jalan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. Tapi yang pasti, tutur Basaria, kasus ini masih dikembangkan. "Pasti akan terus berkembang," kata Basaria. Menurut dia, penyidik masih bergerak di lapangan.

Ruhut Sitompul: Fahri Hamzah Kemana Saja, kok Baru Protes Sekarang?

Tribunnews.com, Jakaarta - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat melarang penggunaan Brimob bersenjata di gedung DPR.

Fahri sebelumnya sempat bersitegang dengan penyidik KPK yang membawa Brimob bersenjata saat menggeledah tiga ruangan angota DPR.

"Fahri itu kan bukan orang hukum, tidak mengerti hukum, kalau aku kan orang hukum," kata Ruhut kepada Kompas.com, Minggu (17/1/2016).

Ruhut mengatakan, Pasal 47 peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang digunakan Fahri tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai penggunaan senjata, bukan aparat yang membawa senjata.
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons