Selasa, 26 Agustus 2014

Ini Keinginan Jokowi soal Kebijakan Subsidi BBM

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo tengah melakukan kajian terhadap rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dua alternatif waktu kenaikan harga BBM sedang digodok, dalam satu deret pilihan bersama skenario besaran kenaikan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi.

"Alangkah baiknya (subsidi BBM dikurangi) sebelum (saya dilantik jadi presiden)," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/8/2014), soal waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Alternatif pertama soal waktu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, sebut Jokowi, adalah satu penggal waktu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada periode pemerintahan Jokowi. Alternatif kedua, harga bensin naik setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.

Selasa, 25 Maret 2014

Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Datang ke Purwokerto, SBY disambut demo mahasiswa


Merdeka.com - Sekitar ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Purwokerto, Senin (24/3) malam. Mereka menggelar aksi jalan kaki dari depan kampus Universitas Jenderal Soedirman menuju Hotel Aston Imperium yang menjadi tempat menginap SBY.

Pantauan merdeka.com di lokasi, sekitar pukul 19.00, ratusan mahasiswa tersebut sudah berkumpul dan melanjutkan aksi dengan orasi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bergerak menuju Hotel Aston yang berjarak sekitar satu kilometer dari Unsoed.

Minggu, 23 Februari 2014

KPK: Presiden, Letusan Korupsi Sedahsyat Letusan Kelud

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

KPK menilai, sejumlah poin dalam revisi dua undang-undang tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Busyro, Presiden tidak peka terhadap fenomena korupsi yang berkembang masif di Indonesia. 

Korupsi, menurut Busyro, terjadi di semua lini, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga di tingkat legislatif.

Sabtu, 22 Februari 2014

Ambil Alih Freeport Untuk Memulihkan Kedaulatan Bangsa

Rupanya, Freeport tidak juga puas ‘melecehkan’ kedaulatan bangsa kita. Setelah sebelumnya berhasil melobi pemerintah untuk menunda berlakunya larangan ekspor mineral mentah, kini mereka keberatan dengan aturan soal Bea Keluar Mineral.

Kamis (30/1/2013) kemarin, Vice Chairman Freeport McMoran Richard C. Adkerson tiba-tiba mengunjungi Indonesia. Kedatangan Bos Besar Freeport itu membawa misi besar: untuk melobi pemerintah agar melonggarkan aturan bea ekspor mineral bagi perusahaannya.

Tidak tanggung-tanggung, untuk mencapai keinginan perusahaannya, Richard C. Adkerson menyambangi  empat Menteri yang berurusan dengan ekspor mineral, yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Kamis, 20 Februari 2014

Terjerat Pasal Berlapis, Akil Didakwa 20 Tahun Penjara

RIMANEWS-Ancaman hukuman 20 tahun penjara siap menjerat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan sengketa pilkada di lembaga yang pernah dipimpinnya itu.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, (20/2), mengenakan pasal akumulatif pada Akil karena dinilai melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Dalam dakwaan pertama, Jaksa menyatakan Akil menerima sekitar Rp 3 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Rp 1 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Lebak, sekitar Rp 10 miliar dan USD 500 ribu terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Empat Lawang.

Minggu, 16 Februari 2014

Inilah Mentor Politik Ratu Atut

INILAHCOM, Jakarta - Nama Ratu Atut Chosiyah SE memang sangat kesohor. Ia adalah Gubernur Banten yang diduga paling korup. Karena cap itu pula, anak TB Chasan Sohib, pengusaha-jawara Banten itu, berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Atut diduga terlibat banyak kasus penilepan uang negara melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD provinsi itu.

Yang tidak kesohor adalah siapa mentor politik Atut hingga tampil jadi penguasa di Banten, lalu kemudian berubah menjadi ‘monster’ yang ditakuti oleh siapapun yang menganggap uang sebagai Tuhan. Ketika Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, Atut adalah hanya anak jawara yang memiliki perusahaan bernama CV Sinar Ciomas. Perusahaan kontraktor jembatan dan jalan.

Ketika menduduki bangku SMA kelas dua, Atut sempat menghilang, entah kemana. Ada yang bilang diungsikan ke Sukabumi. Ada juga yang bilang hijrah ke Bandung. Gosip yang berkembang pada waktu itu, Atut sudah menikah dan hamil. Wallahu’alam, hanya Atut dan keluarganya yang tahu mengapa pada sekitar 1980-an itu Atut menghilang dari Serang. Dan, kemudian muncul lagi sudah punya anak sebagai istri Hikmat Tomet (almarhum, red)

Ratu Atut dinyatakan tersangka korupsi

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka baru dalam dua kasus dugaan korupsi yakni sengketa Pilkada Kabupaten Lebak serta kasus Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten.

Atut sudah beberapa kali Klik diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada sengketa Klik Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten.

Adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sudah lebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan suap tersebut.

"Telah ditemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan dan menetapkan status dalam kasus ini," kata Ketua KPK Abraham Samad saat mengumumkan kemajuan kasus ini, Selasa (17/12) siang.
Dalam kasus yang saat ini ditangani KPK, ia dikenai pasal 6 ayat 1a UU Tipikor, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pembiaran Kerusakan Jalan (Padang Ekspress, 7 Februari 2014)

PADA awalnya, hujan adalah berkah. Air yang dibawanya meluruhkan debu, menumbuhkan tanaman, dan menyejukkan udara. Namun, kelalaian manusia menjadikan hujan kini sebagai bencana.
Air pembawa kehidupan itu kini menjadi monster mematikan karena sekejap bisa menjadi air bah, banjir yang menggenangi kota, serta yang akhir-akhir membikin resah, memacetkan, dan merusak jalan-jalan di seluruh Nusantara.

Sangat mengenaskan menyaksikan kemacetan yang ditimbulkan hujan. Penumpukan kendaraan terjadi di mana-mana karena beberapa jalan berubah menjadi kubangan. Sementara itu, jalan yang kalis dari banjir penuh lubang dengan permukaan naik turun tak beraturan.

Tak terhitung kerugian waktu dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat gara-gara jalan yang selalu rusak setiap musim hujan. Padahal, semua sudah paham, ibarat tubuh, jalan adalah urat nadi penting perekonomian. Jika urat nadi tersumbat, tubuh tak berfungsi.

Minggu, 26 Januari 2014

Try Sutrisno: Tanggung Jawab Presiden Mestinya Langsung ke MPR!

RMOL. Mantan wakil presiden, Try Sutrisno mendukung putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar Pemilu serentak berlaku mulai tahun 2019 mendatang dan seterusnya.

Menurut Try, Pemilu itu harus dilihat dari tiga aspek. Pertama hak politik rakyat yang tertuang dalam konstitusi. Kedua pemilu harus bebas, rahasia dan tertib.

"Aspek ketiga ini yang penting. Pemilu harus diwujudkan dalam hal efisensi dan ekonomis. Jadi lebih baik anggaran pemilu yang begitu besar seperti sekarang dialokasikan untuk biaya pendidikan, kesehatan atau kesejahteraan rakyat," urai Try yang ditemui usai peluncuran buku Prawoto Mangkusasmito di Gedung BPPT, Jakarta, Minggu (26/1).

Namun purnawirawan jenderal bintang empat tersebut juga berpendapat, pemerintah sebaiknya kembali menganut sistem yang mengedepankan keterwakilan rakyat. Ia juga mendorong agar MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan dihidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Keterwakilan rakyat ada di MPR, lalu memilih presiden. Jadi tanggung jawab presiden langsung ke MPR. Sekarang tanggung jawab presiden ke siapa? tidak ada. Kita seperti kapal tidak karu-karuan," paparnya.

"Kaji ulang perubahan UUD 45, ditata lagi," kata Try menekankan.[wid]

Sumber : Try Sutrisno: Tanggung Jawab Presiden Mestinya Langsung ke MPR! (RMOL, 26 Januari 2014)
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons